UNDANG-UNDANG GANGGUAN

UNDANG-UNDANG GANGGUAN

(Hinderordonnantie)

S. 1926-226

 

(“Undang-undang” tanggal 13 Juni 1926 = S. 1926-226, m.b.

tgl. 1 Agustus 1926, s.d.u.t. dg.  S. 1927-499,

S. 1940-14 dan 450.)

 

 

Dengan Surat Edaran Gouvernements Secretaris tgl. 18-4-1928 No. 792/11 (Bb. 11629) diperingatkan cara-cara melaksanakan beberapa ketentuan dalam “Undang-undang ” Gangguan ini; kesimpulan isi Bijblad tersebut adalah sebagai berikut:

Seyogyanya publik janganlah dipersulit dengan hasratnya untuk mendirikan bangunan-bangunan kecil tempat bekerja dan’perusahaan-perusahaan kecil.

Untuk memasang kincir-kincir kopi dengan kekuatan listrik yang disambung daii aliran penerangan listrik, umpamanya, tidaklah diwajibkan adanya izin.  Tidak setiap motor elektro dapat menimbulkan bahaya, kerusakan atau gangguan.  Diharap supaya dibebaskan sama sekali orang yang ingin mendirikan bangunanbangunan yang digerakkan oleh motor elektro yang berkekuatan setinggi-tingginya 3 kilowatt (tiga KW).

    (Bandingkan: pasal 2 ayat (2) “Undang-undang ” Gangguan).

Dengan menarik kembali resolusi tanggal 3 Pebruari 1836 No. 11 (S.  No. 1O) sebagaimana resolusi itu telah diubah dan ditambah, dan dengan mencabut pula ordonansi tanggal 29 Maret 1866 (S.  No. 27) sebagaimana diubah oleh pasal 6 pada Nomor 26 dalam Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tanggal 4 Mei 1917 (S.  No. 497) menetapkan sebagai berikut:

 

Pas. 1.

(1) Tanpa izin dilarang mendirikan bangunan-bangunan tempat bekerja yang berikut:

I.   yang di dalamnya terdapat alat yang dijalankan dengan tenaga uap atau dengan tenaga gas, demikian juga yang dijalankan dengan motor listrik dan bangunan-bangunan tempat bekerja lain yang padanya dipergunakan tenaga uap atau gas yang bertekanan tinggi;

II.  yang disediakan untuk pembuatan dan penyimpanan mesiu dan bahanbahan lain yang mudah meletus, di antaranya termasuk juga pabrik-pabrik dan tempat-tempat penyimpanan kembang api (petasan atau mercon);

III.yang digunakan untuk pembuatan bahan-bahan kimia, di antaranya termasuk juga pabrik-pabrik geretan;

IV.  yang digunakan untuk memperoleh, mengolah dan menyimpan hasil pengolahan yang mudah habis (menguap);

V.   yang digunakan untuk penyulingan tanpa memakai air, bahan-bahan yang berasal dari tanaman-tanaman atau binatang-binatang dan untuk pengolahan hasil yang diperoleh dari perbuatan itu, termasukjuga di dalamnya pabrik-pabrik gas;

VI.  yang digunakan untuk membuat lemak dan damar;

VII. yang digunakan untuk menyimpan dan mengolah ampas (bungkil atau sampah);

VIII. tempat-tempat membikin mout (kecambah-kecambah dari pelbagai jenis jelai dan kacang), tempat-tempat membuat bit, pembakaran, penyulingan, pablik spiritus dan cuka, dan penyaringan, pabrik tepung dan pembuatan roti, demikian pula pabrik setrup buah-buahan;

IX.  tempat-tempat pemotongan hewan, perkulitan, tempat pengolahan isi perut hewan, penjemuran, pengasapan (penyalaian) dan pengasinan benda-benda yang berasal dari binatang, deinikian pula penyamakan kulit;

X.   pabrik-pabrik porselin dan tembikar (keramik), pembakaran-pembakaran batu, genteng, ubin dan tegel, tempat membuat barang-barang kaca, pembakaran kapur karang dan kapur batu dan tempat menghancurkan kapur;

XI.  peleburan logam, penuangan, pertukangan besi, penukulan logam, tempat mencanai logam, pertukangan tembaga dan kaleng dan pembuatan ketel;

XII. penggilingan batu, tempat penggergajian kayu dan pengilangan minyak;

galangan kapal, pemahatan batu dan penggergajian kayu, pembuatan penggilingan, dan pembuatan kereta, pembuatan tahang dan tempat tukang kayu;

XIV. penyewaan kereta dan pemerahan susu;

XV.  tempat latihan menembak;

XVI. ruang tempat menggantungkan daun-daun tembakau;

XVII. pabrik singkong;

pabrik guna mengerjakan rubber, karet, getah perca atau benda-benda yang mengandung karet;

XIX. ruang kapuk, pembatikan;

XX.  warung-warung dalam bangunan yang tetap; demikian pula segala pendirian-pendirian yang lain, yang dapat mengakibatkan bahaya, kerugian atau gangguan.

(2) Ketentuan-ketentuan “undang-undang ” ini tidak beriaku bagi:

a.  tempat-tempat kerja guna membuat, memelihara dan mengusahakan jalan-jalan kereta api dan trem dan pekerjaan-pekerjaan umum;

b.  perusahaan-perusahaan yang tersebut pada pasal 1 “Ordonansi Pabrik (S. 1899-263) dan perusahaan-perusahaan yang dinyatakan tunduk kepada “Ordonansi Pabrik ” itu;

c.  (Dihapus dg.  S. 1940-450);

d.  bangunan-bangunan yang dimaksudkan dalam “Ordonansi Menyimpan Minyak Tanah ” (S. 1927-199).

(3) (s.d.u. dg. S. 1940-14.) Izin yang tersebut dalam lingkungan wilayah:

a.  daerah otonom di luar wflayah kotapraja yang ada dalam lingkungan daerah otonom itu oleh Dewan Harian atau jika tidak ada oleh Ketua Dewan Otonomi;

b.  kotapraja oleh majelis walikota dan Dewan Pemerintah Hariannya atau, jika majelis demikian itu tidak ada, oleh walikotanya, dan jika walikota sedang tidak ada, oleh ketua dewannya;

c.  di luar wilayah yang tersebut pada a-b oleh Kepala Pemerintahan Setempat (Ayat 3 pasal 1 ini disesuaikan dengan susunan pemerintahan dewasa ini). (Ayat 3 pasal ini disesuaikan dengan susunan pemerintahan dewasa ini dengan demikian di sini d dan e dihapuskan)

 

Pasal 2.

(1) (s.d.u. dg. S. 1940-14.) Dengan peraturan:

a.  DPRD kotapraja;

b.  DPRD otonom tingkat II, (telah disesuaikan dengan keadaan sekarang).

c.  (Dihapus karena tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang).

dapat ditunjuk dalam wilayahnya:

a.  jalan-jalan raya dan kampung-kampung;

b.  jalan-jalan raya dan kampung-kampung, desa-desa, dusun-dusun (perkampungan);

Yang dalam lingkungan tersebut tidak boleh didirikan jenis tempat-tempat bekelja yang dengan tegas ditentukan di dalain peraturan tersebut, yaitu tempat-tempat bekerja termaksud dalam pasal 1 “undang-undang” ini, ataupun – dengan menyimpang dari ketentuan dalam pasal I ayat (1) – diperbolehkan mendirikan jenis tempat-tempat bekerja tanpa izin;

Mengenai wilayah daerah otonom yang dalam lingkungannya terletak kotapraja, peraturan termaksud di ruas b hanya berlaku bagi wilayah daerah otonom itu di luar lingkungan batas kotapraja itu.

(2) Di luar wilayah dari daerah-daerah yang ada Dewan Pemerintahannya seperti tersebut dalam ayat (1), selain di tempat-tempat pada ibu kota propinsi, karesidenan, dan daerah-daerah asisten kewedanaan tidak diharuskan izin untuk mendirikan tempat-tempat keria yang ditunjuk oleh kepala daerah yang bersangkutan, yaitu tempat-tempat kerja di mana terdapat alat-alat perusahaan kecil yang tidak digerakkan oleh kekuatan mesin.

(Alinea berikutnya dianggap sebagai tidak tertulis karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang).

 

Pasal 3.

    (s.d.u. dg.  S. 1940-14.) Untuk kepentingan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, dengan suatu peraturan, kotapraja atau daerah otonom dapat melarang orang untuk mendirikan, mempunyai atau memakai dalam wilayahnya tempat pemotongan hewan, tempat pengulitan, tempat pengolah isi perut binatang, tempat menjemur, tempat menyalai (mengasapi) atau mengasini benda-benda yang berasal dari binatang atau suatu tempat menyimpan, mengolah darah atau sisa-sisa dari tubuh binatang (tulang-belulang, tanduk, bulu, dan sebagainya), apabila dalam kotapraja atau daerah otonom sudah ada suatu tempat umum yang di dalamnya orang-orang yang berkepentingan dapat menjalankan perusahaan-perusahaan tersebut dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan dari masing-masing daerah itu.

 

Pasal 4.

Permintaan untuk mendapat izin harus dilampiri dengan keterangan yang seksama, jika perlu diterangkan dengan gambar yang teliti tentang tempat yang akan dibangun itu, juga tentang mesin-mesin, perkakas-perkakas dan alat penolong serta cara memasangnya, demikian pula suatu keterangan tentang apa yang akan dikerjakan, dibuat, dikumpulkan atau disimpan dalam bangunan itu.

 

Pasal 5.

(1) Pejabat, yang menurut ayat (3) pasal 1 berwenang memberikan izin itu, harus memberitahukan selekas-lekasnya secara tertulis tiap-tiap penmintaan yang tidak perlu segera ditolak, kepada orang yang memiliki, memegang bezit, mengurus dan memakai persil-persil yang berbatasan dengan tanah yang diperuntukkan bagi bangunan itu atau ruangan-ruangan (lokal-lokal), perumahan dan sekolahsekolah yang tersebut dalam pasal 6 ayat (2) ruas R, huruf c No. 1.

(2) Ia harus membeberkan permintaan itu dengan lampirannya dalam kantornya agar dapat diperiksa oleh tiap-tiap orang, dan memberitahukan hal itu kepada orang banyak dengan menempelkan pemberitahuan yang tertulis dalam bahasa Indonesia dan – bila perlu – juga dalam bahasa asing di atas atau dekat tempat tanah yang bersangkutan itu.

(3) Dalam satu bulan sesudah hari pemberitahuan itu, setiap orang berhak untuk menyatakan keberatannya terhadap pemberian izin itu kepada pejabat tesebut pada ayat (1).

(4) Pejabat itu harus memeriksa keberatan-keberatan itu, dan apabila dapat, ia harus mendengar orang-orang yang berkepentingan tersebut dalam akhir ayat (1) pasal ini guna kepentingan mereka dan juga ia harus memeriksa adanya keberatan-keberatan lain tentang pemberian izin yang diminta itu.

 

Pasal 6.

(1) Penolakan suatu izin dilakukan dengan surat ketetapan yang menyebut sebab-musababnya.

(2) yang dapat menyebabkan izin ditolak hanya:

I.  syarat-syarat dalam suatu peraturan sebagai termaksud dalam pasal 2 dan 3;

II. keberatan-keberatan yang disebabkan karena khawatir akan terjadi:

a. bahaya;

b.  kerusakan harta milik, perusahaan atau kesehatan;

c.  gangguan yang berat, termasuk di dalamnya:

1.  hal yang menjadikan rumah atau bagian-bagian rumah tidak baik atau kurang baik didiami orang, hal yang merintangi orang menggunakan rumah-rumah sekolah atau ruangan-ruangan dan bangunan-bangunan untuk perawatan orang sakit atau melakukan ibadat umum, yang letaknya dalam lingkungan dua ratus meter keliling bangunan atau ruangan tempat kerja itu, masing-masing menurut guna bangunan atau tempat kerja itu pada waktu permintaan itu dimasukkan;

2.  penyebaran kotoran atau penguapan yang memuakkan atau bau yang memuakkan.

(3) Kekhawatiran akan mendapat persaingan dalam suatu perusahaan, yang datang dari orang-orang yang berkepentingan, tidak boleh menyebabkan penolakan izin.

 

Pasal 7.

    Apabila dengan persyaratan-persyaratan dapat diusahakan hilangnya keberatan tentang bahaya, kerugian atau gangguan, maka izin itu diberikan dengan bersyarat.

 

Pasal 8.

(1) Izin itu ditulis atas nama orang yang meminta dan orang-orang yang memperoleh hak.

(2) Dalam izin itu ditentukan suatu jangka waktu berapa lama pembangunan selesai dan tanggal berapa mulai dijalankan.

(3) Jika pekerjaan itu tidak selesai atau tidak dijalankan dalam waktu yang ditentukan, maka izin itu dicabut oleh pejabat yang memberikannya, kecuali jika is memandang ada alasan untuk memperpanjangjangka waktu tersebut dengan jangka waktu yang baru.

(4) Hal memperpa4ang jangka waktu itu hanya boleh terjadi sekali saja.

 

Pasal 9.

Suatu izin yang baru diperlukan untuk:

Ke-1 memperluas pekerjaan (tempat kerja) atau mengerjakannya dengan cara lain, sehingga menyebabkan sifat pekerjaan itu berubah;

Ke-2 suatu pekerjaan, yang sudah terhenti selama empat tahun, tetapi ingin dimulai kembali;

Ke-3 memperbaiki suatu pekerjaan yang telah binasa sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang disebabkan oleh sifat atau hal memakai tempat kerja itu.

 

Pasal 10.

(1) Keputusan tentang suatu permintaan izin harus dengan segera diberitabukan kepada orang yang meminta, danjuga kepada umum dengan menempelkan suatu pemberitahuan dalam bahasa Indonesia di atas atau di dekat tanah untuk tempat kerja itu.

(2) (s.d.u. dg. S. 1940-14.) Tentang keputusan itu orang dapat memintakan banding:

a.  bila diberikan oleh sebuah propinsi, kepada College van Gedeputeerdennya (kini dapat disamakan dengan DPRD) atau kepada Gubernurnya kalau College van Gedeputeerdennya belum terbentuk;

b.  dalam hal-hal lainnya kepada Gubernur (kini: untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Gubernur DKI dan untuk Daerah Istimewa Jogyakarta kepada Kepala Daerah DIJ).

yang berhak meminta banding itu ialah si pemohon dan orang-orang yang berkepentingan, masing-masiiig sejauh dikalahkan dalam keputusan itu.

Hal meminta keputusan banding lebih tinggi itu kepada College van Gedeputeerden atau kepada Gubemur, harus dilakukan dalam empat belas hari sesudab pemberitahuan yang tersebut pada ayat (1) itu.

(3) Barangsiapa meminta keputusan banding itu haruslah memberitahukan hal itu pada waktu itu juga kepada pejabat yang memberikan keputusan yang tersebut pada ayat (1).  Pejabat itu mengumumkan dengan segera menurut cara yang disebut pada ayat (1).  Jika permintaan itu dilakukan oleh orang selain daripada si pemohon izin itu, maka permintaan keputusan lebih tinggi itu diberitahukan selekas-lekasnya oleh pejabat tersebut kepada si pemohon izin dengan surat tercatat.

(4) Sesudah itu, pejabat yang tersebut pada ayat di atas ini mengirimkan selekas-lekasnya segala surat-surat, bersama-sama dengan pertimbangannya, kepada pejabat tempat orang meniinta keputusan lebih tinggi itu. Pejabat yang memberi keputusan banding itu mensahkan, menambahi, mengubah atau membatalkan keputusan terdahulu itu dengan surat ketetapan yang menyebut sebab-musababnya dan dalam hal membatalkannya, la dapat memberi keputusan sendiri atau mengirimkan permintaan izin itu kembali kepada pejabat yang mula-mula memutuskan itu supaya ditinjau kembali.

(5) Hal meminta banding tidak mempunyai kekuatan penangguhan.

(6) Izin yang diberikan itu boleh dipindahkan kepada orang lain.

 

Pasal 11.

(1) Pejabat yang memberikan izin itu dapat mengenakan syarat-syarat baru kepada pemegang izin itu, jika menurut pendapatnya memang diperlukan.

(2) Syarat-syarat baru hanya boleh dikenakan dengan surat ketetapan yang menyebut sebab-musababnya, sesudah pemegang izin itu didengar atau dipanggil dengan baik.

(3) Pasal 10 ayat (2) berlaku atas keputusan itu, dengan pengertian, bahwa keputusan lebih tinggi hanya boleh diminta oleh pemegang izin sendiri, dan bahwa jangka waktu empat belas hari itu mulai dihitung pada hari keputusan itu diberitahukan kepadanya dengan surat tereatat.

(4) Selama belum ada keputusan banding, maka syarat-syarat yang tersebut itu tidak usah ditepati.

(5) Barangsiapa meminta keputusan banding itu haruslah memberitahukan hal itu pada waktu itu juga kepada pejabat yang mewatuhkan keputusan tersebut pada ayat (3) pasal ini.  Pejabat itu lain mengirim selekas-lekasnya segala suratsurat, bersama-sama dengan pertimbangannya kepada pejabat tempat diminta keputusan banding itu.  Pejabat yang terakhir ini seldanjutnya berbuat sebagai diterangkan dalam kalimat terakhir dari pasal 10 ayat (4).

 

Pasal 12.

(1) Apabila menurut pertimbangan pejabat yang memberikan izin itu syarat-syarat yang diadakan itu tidak cukup, maka pejabat itu dapat menyuruh supaya kelalaian-kelalaian itu diperbaiki dalam waktu yang ditetapkannya, ataupun mencabut izin itu.

(2) Atas keputusan yang mencabut izin itu berlaku ketentuan-ketentuan dalam pasal 11 ayat (3) dan (5).

(3) Selama belum ada keputusan banding, maka pencabutan izin itu dipertangguhkan.

 

Pasal 13.

Pejabat-pejabat yang tersebut dalam pasal 1 ayat (3) harus memegang dengan teliti sebuah daftar tentang permintaan-permintaan izin untuk mendirikan tempat-tempat kerja sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1, yang diterimanya dan juga tentang keputusan-keputusan yang dibeiikannya atas permintaan-permintaan tersebut.

 

Pasal 14.

Jika ada suatu tempat kerja sebagaimana tersebut dalam pasal 1 yang didirikan tanpa surat izin dari pejabat yang berwenang memberikan izin itu, atau yang terus bekerja juga sesudah izinnya dicabut menurut ketentuan dalam pasal 8 atau pasal 12, ataupun yang tetap bekerja atau yang dijalankan tanpa izin baru sebagaimana tersebut dalam pasal 9, atau berlawanan, dengan suatu peraturan sebagai tersebut dalam pasal 2 atau 3, maka pejabat yang tersebut pada awal pasal ini berkuasa untuk mencegah hal itu, menutup tempat kerja itu dan menyegel mesin-mesin, perkakas-perkakas dan alat penolong yang dipergunakan untuk itu atau mengambil tindakan lain supaya benda-benda itu tidak dipakai lagi.

 

Pasal 15.

(1) Pemilik, pemegang bezit, pemakai atau pengurus suatu tempat kerja sebagai tersebut dalam pasal 1, dihukum:

a.  dengan hukuman kurungan selama-lamanya dua bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima ratus gulden, jika ia mendirikan atau menjalankan atau terus menalankan suatu tempat kerja sebagai tersebut tadi tanpa izin yang dikehendaki atau pada tempat lain daripada yang diterangkan dalam izin itu atau jika is berlaku berlawanan dengan larangan dalam pasal 2 dan 3;

b.  dengan hukuman kurungan selama-lamanya dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya dua ratus lima puluh gulden, jika ia berbuat berlawanan dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

(2) Tindak pidana tersebut dalam ayat (1), dipandang sebagai pelanggaran.

 

Pasal 16.

(1) Apabila dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan “Ltndang-undang” (ordonansi) ini atau berdasarkan ini diperlukan tindakan-tindakan, maka pejabat-pejabat yang tersebut dalam pasal 1 ayat (3), demikian pula orang-orang yang dikuasakan oleh mereka dengan surat, yang terakhir dengan memperlihatkan surat kuasa itu, berwenang untuk memasuki tempat-tempat kerja yang tersebut dalam pasal 1, walaupan tanpa izin orang yang mendiami atau mempergunakan dengan cara lain bangunan-bangunan yang menjadi bagian tempat-tempat kerja itu.

(2) Mereka, yang menurut kekuatan pasal ini memasuki suatu tempat kerja, diwajibkan merahasiakan segala hal perusahaan yang dilakukan di situ, sejauh hal itu tidak berhubungan dengan hal mencukupi syarat-syarat yang diperlukan.

 

Pasal 17.

    “Undang-undang ” ini dapat disebut dengan nama “Undang-undang (Ordonansi) Gangguan “.

 

Pasal 18.

(1) Ketentuan-ketentuan dalam ” undang-undang ” ini dipakai juga untuk izin-izin mendirikan pabrik-pabrik atau tempat-tempat berniaga, yang telah diberikan menurut resolusi tanggal 3 Pebruari 1836 No. II (S.  No. 10), sebagaimana sudah diubah dan ditambah, izin-izin mana dianggap sudah diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan itu.

(2) Pejabat yang tersebut dalam pasal 1 ayat (3), berwenang mencabut izinizin itu, jika tempat-tempat kerjajang tersebut di dalamnya pada 1 Januari 1927 belum siap dan belum dijalankan.

(3) Tempat-tempat kerja yang sudah ada pada waktu “undang-undang ” ini mulai berlaku, yang untuk mendirikannya menurut pasal 1 dikehendaki suatu izin yang tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam ayat (1), dianggap sudah didirikan dengan suatu izin berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam “undang-undang ” ini.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s