Daily Archives: Maret 13, 2012

Akta Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Buddhis Indonesia No. 11 – 24 Pebruari 2012

Mar13

Posted in Dokumen Pendirian LBH Buddhis Indonesia

Cari

Blog Stats

107.582 hits

Topik

2012 – Surat Keluar (3)
Advokat / Pengacara LBH Buddhis Indonesia (2)
Dewan Pengurus LBH Buddhis Indonesia – Pusat (3)
Dokumen Pendirian LBH Buddhis Indonesia (4)
Info Hukum (32)
Peraturan Perundang-Undangan (16)
Sekilas LBH Buddhis Indonesia (3)

Facebook :

Lbh Buddhis

Buat Lencana Anda

Twitter Terbaru

Kesalahan: Twitter tidak merespons. Tunggulah beberapa menit dan perbarui halaman.

Facebook Ketua LBH Buddhis Indonesia :

Advokat Budiman Sudharma

Buat Lencana Anda

Maret 2012
S	S	R	K	J	S	M

			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31

Arsip

Maret 2012 (63)

Tulisan Terakhir

Mulai 17 Maret 2012 – WEBSITE LBH Buddhis Indonesia PINDAH KE : www.lbhbuddhis.com
Izin Kursus
Layanan Perizinan DKI Jakarta
LAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN Kemdag RI
Banyak Perda Abaikan Kaidah yang Berlaku
BI dan Kemenkeu Batasi Uang Muka Kredit
Kasus Dugaan Pencurian Pulsa Konsumen – Polri Janji Seret Petinggi Dua Operator Selular
DPR Diminta Hentikan RUU KPK
Dewan Pengurus : Budiman, SH. (Ketua LBH Buddhis Indonesia – Pusat / Anggota Dewan Pendiri)
Dewan Pengurus : Salam Surjadi, SH. (Ketua Penasehat LBH Buddhis Indonesia Pusat / Anggota Dewan Pendiri)
Dewan Pengurus : Bhiksu Mitrasasana Mahasthavira (Ketua Pengawas LBH Buddhis Indonesia – Pusat / Ketua Dewan Pendiri)
Advokat / Pengacara LBH Buddhis Indonesia : Budiman, SH. (Ketua LBH Buddhis Indonesia – Pusat)
Advokat / Pengacara LBH Buddhis Indonesia : Salam Surjadi, SH. (Ketua Penasehat)
NPWP LBH Buddhis Indonesia
Surat Keterangan Lurah
Surat Keterangan Domisili LBH Buddhis
Surat 003 – 15 Maret 2012
Surat 002 – 15 Maret 2012
Surat 001 – 14 Maret 2012
Akta Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Buddhis Indonesia No. 11 – 24 Pebruari 2012
PP 9/1975, PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
UU No. 1 Tahun 1974 – Perkawinan
UU No. 23 Tahun 2006 – Administrasi Kependudukan
Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 – Kode Administrasi Perkara Tindak Pidana
Peraturan Jaksa Agung – KODE PERILAKU JAKSA
UNDANG-UNDANG GANGGUAN
Permenkeu NO : 63/PMK.04/2011 – REGISTRASI KEPABEANAN
Permendag NO : 17/M-DAG/PER/3/2010 TAHUN 2010 – API
HUKUM PERSEROAN TERBATAS (Berdasarkan UU Nomor 40 Th 2007 tentang Perseroan Terbatas)
UU No. 3 Tahun 1986 – TDP
PERMENDAG NO : 46/M-DAG/PER/9/2009 – Penerbitan SIUP
Paten
Hak Cipta
Merek
Pengertian HKI
REGLEMEN ACARA PERDATA
PROSEDUR BERACARA DI TINGKAT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PRAKTEK PERADILAN PERDATA
Dokumen Hukum & Surat Resmi
Peninjauan Kembali (PK)
Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata
Putusan Hakim Dalam Acara Perdata
PROSES BERACARA PERKARA PERDATA
LAMPIRAN B SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
Tanya Jawab Perkara Pidana
Tanya Jawab Perkara Perdata 2
Tanya Jawab Perkara Perdata
Prosedur Pengajuan Permohonan di Pengadilan Negeri
Apa yang dimaksud dengan Mediasi?
Buku Pedoman Pengurusan Surat Perkawinan selain Agama Islam
Sekilas TENTANG UNDANG – UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Akta lahir di luar nikah segera disiapkan
Ini 5 Tindak Pidana yang Tidak Perlu Ditahan Selain Pencurian Ringan
Hak-hak Anda Dalam KUHA Pidana
PROSEDUR PENAHANAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
‘Serang’ Yusril, Denny Diminta Legowo & Gunakan Akal Sehat
HUKUM ACARA PERDATA TEORI DAN PRAKTIK
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUH Pidana)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
Ikhtisar
Nilai Dasar, Visi dan Misi
Lembaga Bantuan Hukum Buddhis Indonesia – LBH Buddhis