DPR Diminta Hentikan RUU KPK

Gelombang penolakan revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus terjadi. Bahkan lembaga yang dipimpin Busyro Muqoddas itu akan terus mengkampanyekan kepada masyarakat bahwa revisi undang-undang tersebut berpotensi untuk melemahkan KPK.

“Diam-diam DPR sudah menyiapkan 10 poin untuk merevisi UU KPK. Banyak yang menduga itu untuk melemahkan KPK,” kata Wakil Ketua KPK M Jasin saat dihubungi tadi malam (24/4/2011).

 

Menurutnya, beberapa kewenangan KPK akan dipangkas dalam revisi tersebut Koruptor, lanjut Jasin. sudah mulai tertanggu dengan konsistensi KPK dalam melaksanakan tugasnya.

Beberapa kewenangan KPK yang diduga akan diampuatasi diantaranya adalah kewenangan penuntutan. Nantinya dalam revisi tersebut, kewenangan penuntutuan yang dimiliki KPK akan dihapuskan. Selain itu kewenangan penyadapan KPK yang selama ini dimiliki KPK juga akan dihilangkan.

Jasin pun mengatakan pihaknya tidak akan tinggal diam dalam dalam persoalan ini.

Menurutnya, KPK akan terus mengkampanyekan agar UU KPK tidak direvisi. “UU KPK yang sekarang sudah efektif. Kenapa harus diamandemen,” kata dia.

Di bagian lain Ketua Komisi III Benny K. Harman membantah rencana revisi RUU KPK bertujuan melemahkan KPK. Menurut dia, keberadaan RUU tersebut justru agar lembaga antikorupsi itu bisa bekerja lebih akuntabel dan professional kedepannya. Tidak ada itu motif-motif politik atau apa.” elak Benny.

Dia lantas menunjukkan salah satu poin revisi mengenai tata cara penyadapan. Menurut Benny, hingga saat itu, belum ada aturan terkait kewenangan penyadapan KPK hingga di tingkat mana. “Seperti ini kan butuh aturan yang jelas, biar KPK juga punya pijakan yang jelas pula,” tandasnya.

Diajuga membantah, bahwa banyak poin jebakan dalam draf revisi RUU tersebut. Politisi Partai Demokrat itu justru merasa aneh dengan tudingan tersebut. “Ini dibahas saja belum kok sudah takut macam-macam.” imbuhnya.

Soal permintaan menghentikan proses pem-bahasan, Benny menilai hal tersebut sulit direalisasikan. Sebab, rencana revisi RUU KPK sudah masuk dalam program legislasi nasional 2011. “Ini sudah kesepakatan bersama di DPR,” tandasnya.

Sementara itu. Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali menyatakan penolakan keras terhadap revisi UU KPK. Sebab, revisi UU KPK terjadi saat korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara semakin merajalela. Selain itu, tujuan revisi bukanlah untuk memberantas korupsi tersebut. “Akan tetapi Iebih sebagai respon dari pihak yang terganggu dengan kerja KPK,”papar Koordinator Divisi Hukum Febri Diansyah di kantor. ICW, kemarin.

Febri memaparkan, sampai saat ini Setjen DPR tengah melakukan penyusunan draft Naskah Akademik dan RUU KPK atas permintaan Komisi III DPR. Sebelumnya ditemukan sebuah surat Nomor PWO1/0054/. DPR-RJ/1/2001 tanggal 24 Januari 2811. dari Wakil Ketua DPR-RI, Priyo Budi Santoso kepada Komisi HI DPR-RI. Isinya terkait permintaan penyusunan draft RUU tersebut.

Agar dinilai telah melibatkan publik, lanjut Febri, pihak DPR pernah mengundang ICW untuk memberikan masukan atas RUU KPK pada 13 April lalu. Dalam pertemuan tersebut DPR menyampaikan 10 poin yang rencananya akan dimasukkan dalam draft RUU KPK.

Sepuluh poin tersebut antara lain, soal tumpang tindih dan “rebutan” perkara korupsi antar institusi penegak hukum; prosedur KPK melakukan penyadapan; kemungkinan KPK mempunyai penyidik sendiri; perwakilan KPK di daerah; kewenangan menerbitkan SP3; efektifitas pelaksanaan tugas KPK dan kemungkinan peninjauan ulung kewenangan KPK.

“Berikutnya, soal peningkatan fungsi pencegahan KPK; pelaksanaan koordinasi dan monitoring KPK terhadap penyelenggaraan pemerintahan; mekanisme pergantian antar waktu pimpinan KPK; hingga efektifitas atau rencana peninjauan konsep kolektif dalam pengambilan keputusan KPK,”lanjutnya.

Menurut ICW, jika dicermati, terdapat sejumlah jebakan dalam sepuluh poin DPR tersebut. Meski disebutkan beberapa poin yang seolah justru menguatkan KPK, seperti kemungkinan KPK menjadi penyidik tunggal korupsi dan rekruitmen penyidik sendiri, delapan poin lainnya bisa melemahkan.

Sumber: Indopos, 25 April 2011